Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas   yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  • Perumusan perencanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Perumusan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Pelaksanakan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Pengarahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  • Pelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja bidang transmigrasi;
  • Pelaksanaan pengendalian urusan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Pembinaan , mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Penyampaikan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasI;
  • Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  • Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  • Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kedua
Sekretariat
  • Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    1. Perumusan rencana kerja Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    3. Penyelenggaraan,pengkoordinasian dan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    4. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penataan organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    5. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tatausaha di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    6. Pengkoordinasian pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    7. Pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    8. Pembinaan, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    9. Penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    10. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    11. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    12. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    13. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  • Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
  • Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran;
    3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
    4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
    5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
    6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
    7. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    8. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    9. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
  • Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
  2. Melaksanakan penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
  4. Melaksanakan akuntansi;
  5. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
  6. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
  7. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
  8. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  9. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  10. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  11. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    1. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    2. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  • Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
    1. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
    2. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas;
    3. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
    4. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik pemerintah;
    5. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
    6. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
    7. Melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;
    8. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha Pimpinan dan keprotokolan;
    9. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    10. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    11. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    12. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas
  • Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas Penyiapan kebijakan, pelaksanaan dan Evaluasi di bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    2. Penyusunan rencana kegiatan operasional Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    3. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    4. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    5. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    6. Pelaksanaan koordinasi penyeleggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
    7. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi Bidang Pelatihan Kerja yang akan disebar luaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    8. Pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
    9. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    10. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan
    11. Pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
    12. Pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan;
    13. Pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
    14. Pelaksanakan koordinasi pematauan tingkat produktivitas;
    15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    16. Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    17. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas sesuai tugas dan kewenangannya;
    18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
    19. Pelaporan hasil kegiatan Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas kepada atasan.
    20. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja
  • Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan  bidang Kelembagaan Pelatihan Kerja;
  • Rincian tugas Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja adalah sebagai berikut:
    1. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang kelembagaan pelatihan kerja yang akan disebar luaskan;
    3. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang kelembagaan pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    4. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
    5. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
    6. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
    7. Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang kelembagaan pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    8. Menyiapkan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
    9. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
    10. Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
    11. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    12. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    13. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    14. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
  • Seksi Penyelengagaraan Pelatihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, Pembinaan, dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
  • Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
  3. Menyiapkan program pelatihan;
  4. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
  5. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
  6. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
  7. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja lembaga pelatihan kerja swasta;
  8. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja;
  9. Merencanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta pelatihan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
  10. Merumuskan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait calon peserta, assesor, tempat untuk kerja, sarana dan prasarana, materi uji, pembiayaan, dan standar kompetensi kerja nasional yang digunakan bersama Lembaga Sertifikasi Profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi;
  11. Memantau dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan asesmen;
  12. Menyusun bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja;
  13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sesuai tugas dan kewenangannya;
  14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
  15. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja kepada atasan;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Peningkatan Produktivitas
  • Seksi Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan produktivitas, pengukuran produktivitas dan pembinaan produktivitas serta pelatihan produktivitas;
  • Rincian tugas Seksi Peningkatan Produktivitas adalah sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Produktivitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
    3. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi, pengukuran dan analisa produktivitas;
    4. Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan, pengukuran dan analisa produktivitas;
    5. Melaksanakan pemantauan peningkatan, pengukuran dan analisa produktivitas;
    6. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Peningkatan Produktivitas sesuai tugas dan kewenangannya;
    7. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    8. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    9. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    10. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  • Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyebarluasan, pelayanan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam Negeri .
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan rencana kegiatan operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  5. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  6. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada perusahaan;
  7. Perencanaan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK) ;
  8. Penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
  9. Penyusunan metode pemantauan dan evaluasi Bursa Kerja Khusus (BKK);
  10. Penyusunan kesiapan sarana dan prasarana pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
  11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  12. Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  13. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  14. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  15. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja
  • Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dibidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja.
  • Rincian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja adalah sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Melaksanakan perencanaan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
    3. Melaksanakan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
    4. Menyusun rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
    5. Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
    6. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
    7. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
    8. Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
    9. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
    10. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja sesuai tugas dan kewenangannya;
    11. Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK) ;
    12. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
    13. Menyusun metode pemantauan dan evaluasi Bursa Kerja Khusus (BKK);
    14. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana pemberian izin lembaga penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK);
    15. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    16. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    17. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    18. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing
  • Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing;
  • Rincian tugas Seksi Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri dan perlindungan tenaga kerja asing kepada masyarakat;
  3. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri dan perlindungan tenaga kerja asing kepada masyarakat;
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri dan perlindungan tenaga kerja asing kepada masyarakat;
  5. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
  6. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan perlindungan tenaga kerja asing;
  7. Menyiapkan sarana dan prasaranan pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
  8. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatangan perjanjian kerja;
  9. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
  10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
  11. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
  12. Menyiapkan sarana dan prasaranan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
  13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
  14. Melaksanakan penyiapan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
  15. Menyiapkan sarana dan prasaranan pemberdayaan TKI purna;
  16. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
  17. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
  18. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
  • Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan Kebijakan , dan evaluasi kegiatan di bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  • Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :
    1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Melaksanakan rencana penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
    3. Melaksanakan rencana penyediaan sarana dan prasarana untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
    4. Menyusun rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
    5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
    6. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    7. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    8. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    9. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang  Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  • Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Penyiapan perumusan, pelaksanaan Kebijakan dan  pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan  di perusahaan, memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan purna kerja.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :
  1. Penyusunan rencana kegiatan operasional Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  3. Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  5. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  6. Melaksanakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
  7. Melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
  8. Melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
  9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
  10. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
  11. Melaksankan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  13. Melaksanakan koordinasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dengan instansi terkait.
  14. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  15. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  16. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  17. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Persyaratan Kerja
  • Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan  pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kegiatan di bidang persyaratan kerja;
  • Rincian tugas Seksi Persyaratan Kerja adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi bidang persyaratan kerja dengan Unit/Instansi terkait;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang persyaratan kerja;
  6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas;
  7. Menyusun penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  8. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB )dan lembaga kerja sama bipartit;
  9. Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten;
  10. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  11. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  12. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  13. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                            
  • Seksi Pengupahan dan  Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas  menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan  dan evaluasi kegiatan di bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  • Rincian tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja dengan Unit/Instansi terkait;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  7. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  8. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  9. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
  10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  11. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  12. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  13. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  14. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  • Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi kegiatan di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;.
  • Rincian tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Unit/Instansi terkait;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  7. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  8. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan petutupan perusahaan;
  10. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  11. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  12. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  13. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Transmigrasi
  • Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang Ketransmigrasian;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi;
  1. Penyusunan rencana kegiatan operasional Bidang Transmigrasi;
  2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;
  3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi;
  4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Transmigrasi;
  5. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan transmigrasi;
  6. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
  7. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
  8. Pelaksanaan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
  9. Pelaksanaan pengembangan usaha dan sosial budaya kawasan transmigrasi;
  10. Pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi;
  11. Pelaksanaan pelayanan pertanahan transmigrasi;
  12. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan transmigrasi;
  13. Pelaksanaan penyebarluasan informasi program transmigrasi kepada masyarakat;
  14. Pelaksanaan mediasi dan kerjasama antar daerah provinsi penerima transmigrasi;
  15. Pelaksanaan penyuluhan dan pengiriman transmigrasi ke provinsi lain dan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan monitoring kepada masyarakat transmigrasi;
  16. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Bidang Transmigrasi;
  17. Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi;
  18. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Transmigrasi sesuai tugas dan kewenangannya;
  19. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Bidang Transmigrasi;
  20. Pelaporan hasil kegiatan Bidang Transmigrasi kepada atasan;
  21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya,  Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan
  • Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi  dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan;
  • Rincian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan adalah sebagai berikut :
    1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan layanan pertanahan;
    3. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan layanan pertanahan;
    4. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan usaha, sosial budaya, sarana prasarana dan layanan pertanahan;
    5. Melaksanakan pembinaan dan supervisi bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan serta kewirausahaan;
    6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan serta kewirausahaan;
    7. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana permukiman dan kawasan;
    8. Melaksanakan penyerasian lingkungan permukiman dan kawasan;
    9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana prasaran serta penyerasian lingkungan permukiman dan kawasan;
    10. Melaksanakan inventarisasi kawasan eks transmigrasi;
    11. Melaksakanan pendampingan sertifikasi tanah eks transmigrasi;
    12. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tanah eks transmigrasi;
    13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan inventarisasi, dampingan sertifikasi dan fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tanah eks transmigrasi;
    14. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan sesuai tugas dan kewenangannya;
    15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan;
    16. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan kepada atasan;
    17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Mediasi Kerjasama antar Daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi
  • Seksi Mediasi Kerjasama antar daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Mediasi  Kerjasama antar Daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi ;
  • Rincian tugas Seksi Mediasi Kerjasama antar Daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi adalah sebagai berikut;
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Mediasi, Kerjasama Antar Daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana terkait mediasi dan kerjasama antar daerah, pembinaan dan monitoring transmigrasi;
  3. Melaksanakan pemetaan dan analisa terhadap daerah penerima transmigrasi;
  4. Melaksanakan penjajagan terhadap daerah yang akan menjadi tujuan tranmigrasi;
  5. Melaksanakan mediasi untuk mendapat kuota transmigrasi dengan daerah-daerah penerima transmigrasi;
  6. Melaksanakan kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah penerima transmigrasi untuk pengiriman transmigrasi;
  7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan mediasi dan kerjasama antar daerah, pembinaan dan monitoring transmigrasi;
  8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Mediasi dan kerjasama antar daerah, pembinaan dan monitoring transmigrasi sesuai tugas dan kewenangannya;
  9. Melaksanakan analisa kebutuhan pembinaan dan monitoring transmigrasi;
  10. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
  11. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  12. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  13. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman
  • Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman;
  • Rincian tugas Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman sebagai berikut:
    1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, teknik, metode bidang pendaftaran, seleksi dan pengiriman;
    3. Melaksanakan penyuluhan program transmigrasi kepada masyarakat;
    4. Melaksanakan proses pendaftaran, seleksi dan pengiriman transmigrasi;
    5. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan pengiriman transmigrasi;
    6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan pengiriman;
    7. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
    8. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    9. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
    10. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
    11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.