Syarat Penerbitan Kartu dan Izin Ketenagakerjaan

SYARAT PENERBITAN KARTU AK-1/ KUNING

  1. KTP Makassar / Surat Keterangan Domisili di Makassar
  2. Ijazah dari Pendidikan SD – Terakhir
  3. Foto 3×4, 2 (dua) Lembar
  4. Sertifikat kompetensi
  5. Berpakaian Rapi dan Sopan

 

SYARAT PENERBITAN KARTU AK-III

  1. Surat Permohonan dari pihak perusahaan ditujukan kepada Kepala Dinas
  2. Data Profil Perusahaan Sesuai dengan Akta, dll
  3. Data lowongan yang ada di perusahaan sesuai dengan permintaan yang ada
  4. Kualifikasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada
  5. Waktu pemenuhan lowongan sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan
  6. Kontrak Person Perusahaan

 

SYARAT PENERBITAN REKOM PASPORT

Melalui PPTKIS :

  1. Melampirkan Surat permohonan dari PPTKIS, SPR, SIP
  2. Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Ijasah terakhir, Sertifikat Kompetensi CTKI
  3. Surat keterangan izin orang tua/wali/suami atau istri dari CTKI diketahui oleh kelurahan
  4. Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemerikasaan kesehatan dan psikologi
  5. Perjanjian Penempatan TKI
  6. Perjanjian Kerja

Berangkat Mandiri :

  1. Surat permohonan rekomendasi paspor dari yang bersangkutan
  2. Perjanjian Kerja
  3. Surat keterangan status perkawinan (menikah/belum menikah)
  4. Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Ijasah terakhir, Sertifikat Kompetensi
  5. Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemerikasaan kesehatan dan psikologi
  6. Surat keterangan izin orang tua/wali/suami atau istri CTKI yang diketahui kelurahan
  7. Surat pernyataan bahwa TKI berangkat secara perseorangan

 

SYARAT PERPANJANGAN IMTA

  1. Surat Permohonan resmi dari Direktur Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
  2. Alasan Perpanjangan IMTA
  3. Formulir isian perpanjangan IMTA
  4. COPY IMTA yang masih berlaku
  5. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku
  6. Paspor TKS yang masih berlaku
  7. Pas Photo (Background warna merah) ukuran 4 x 6 ( 2 Lembar)
  8. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1981
  9. Copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
  10. Copy bukti gaji / upah TKA
  11. Copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
  12. Copy NPWP bagi pemberi kerja
  13. Bukti Polis asuransi di perusahaan asuransi berbadab hukum indonesia
  14. Copy bukti kepesertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA  yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
  15. Copy surat penunjukan TKI pendamping
  16. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi disertai dengan copy bukti sertifikat pelatihan dan atau sertifkat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku diinstansi teknis yang terkait.
  18. Laporan keberadaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan pasal 58 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015.

 

SYARAT PENDIRIAN BKK

  1. Copy surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang.
  2. Copy keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK ; dan
  3. Rencana penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.

 

SYARAT PENDIRIAN LPTKS

  1. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
  2. Copy surat keterangan domisili perusahaan
  3. Copy NPWP Perusahaan
  4. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkata 5 tahun yang dikuatkan dengan akta notaris
  5. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
  6. Bagan struktur organisasi dan personil
  7. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 tahun kedepan.
  8. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor ketenagakerjaan perusahaan.

 

SYARAT PENDIRIAN PPTKIS

  1. Foto Copy SIPPTKI yang dilegalisir
  2. Foto Copy Akte pendirian PPTKIS yang dilegalisir
  3. Keputusan Dirut PPTKIS tentang penetapan wilayah kerja
  4. Surat pernyataan Dirut PPTKIS tentang kewenangan Kantor Cabang
  5. Surat kuasa Dirut PPTKIS kepada Kepala Cabang untuk melaksanakan proses didaerah
  6. Foto copy bukti kepemilikan sarana/prasarana
  7. Foto copy sertifikat hak milik /sewa/ kontrak kantor cabang
  8. Surat keterangan domisili kantor cabang
  9. Struktur Organisasi
  10. Daftar Inventaris kantor
  11. Pas photo berwarna Calon Kepala cabang ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
  12. Foto fisik kantor cabang

 

Persyaratan Penerbitan Penertiban Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

  1. Surat Permohonan
  2. Foto copy akta dan pengesahan pendirian/perubahan sebagai badan hukum dari instansi berwenang
  3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK
  4. Foto copy KTP
  5. Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar
  6. Foto copy NPWP nama lembaga
  7. Foto copy tanda kepemilikan /sewa sarana dan prasarana minimal 3 (tiga) tahun
  8. Keterangan domisili LPK
  9. Profil LPK yang ditandatangani penanggung jawab LPK
  10. Struktur dan uraian tugas
  11. Daftar riwayat hidup instruktur dan sertifikat kompetensi
  12. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
  13. Program pelatihan berbasis kompetensi
  14. Kapasitas pelatihan per tahun
  15. Daftar sarana dan prasarana