BIDANG PENEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Tupoksi BIDANG PENEMPATAN KERJA DAN PERLUASAN KERJA

(1). Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasaan Kesempatan keja mempunyai tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi di baidang penyelenggaraan penyebarluasan pelayanan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasaan Kesempatan Kerja Mempuyai Fungsi:

  1. Penyusunan rencana kegiatan operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasaan Kesempatan Kerja.
  2. Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang penempatan Tnagan Kerja dan Perluasaan Kesempatan kerja.
  3. Penyusunan Bahan Pelaksanaan di bidang penempatan Tnaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja.
  4. Penyusunana bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasaan Kesempatan Kerja.
  5. Pelaksanaan koordinasi pelyanan pengelolaan informasipasar kerja dalam 1 daerah kabupaten.
  6. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada Perusahaan.
  7. perencanaan sumberdaya manusian pemberian izin lebaga penempatan Bursa Kerja Khusus(BKK)
  8. Penyusunan kesiapan saran dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan bursa kerja khusus(BKK).
  9. Penyusunan metoda pemantauan dan evaluasi bursa kerja khusus(BKK)
  10. Penyusunana Kesiapan sarana dan prasarana pemberian izin lembaga penempatan bursa kerja khusus (BKK).
  11. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga kerja dan perluasan Kesempatan Kerja.
  12. Pembagaian Tugas, menyelia, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja  dan perluasan kesempatan kerja.
  13. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik tertulis maupun secara lisan dengan permasalahan dan tugas bidang masing masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
  14. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang undanagan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan.
  15. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk di gunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir dan penilaian sasaran kinerja pegawai negeri sipil(PNS).
  16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.




ANDI NAZOLA,SH.,MM
ANDI NAZOLA,SH.,MM

RIDWAN PASYA,SP.,MM
RIDWAN PASYA,SP.,MM

L.SRI HANTURYATI
L.SRI HANTURYATI

IIS HERDIYANTO,SE.,MM
IIS HERDIYANTO,SE.,MM