Tupoksi BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

(1). Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan purna kerja.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mempunyai Fungsi:

  1. Penyusunana rencana kegiatan operasional bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga karja.
  3. Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan sosial tenaga kerja.
  4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria dibidang hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja.
  5. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
  6. Melaksanakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten.
  7. Melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten.
  8. Melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten.
  9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan.
  10. Melaksanakan fasilitas pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di  perusahaan.
  11. Melaksankan koordinasi pelaksanan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan mogok kerja dan penutupan perusahaan.
  12. Melaksanakan Pemantauan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang hungan industrial dan jaminan sosial tenaga karja.
  13. Melaksanakan koordinasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
  14. Mengevaluasi program kerja / tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan.
  15. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertutis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tecapai efektifitas pelaksanaan kerja.
  16. Memberiakan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja'
  17. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk di pergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP).
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




NUR AINI RASYID,S.Sos.,MM
NUR AINI RASYID,S.Sos.,MM

NIA NUR ARINI,SE
NIA NUR ARINI,SE

BUDI SANTOSO
BUDI SANTOSO

MUTIARA PREVIA SAESARI, M.H
MUTIARA PREVIA SAESARI, M.H