Tupoksi KEPALA DINAS

(1). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang menjadi     

      kewenangannya, serta tugas lainnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  1.      Perumusan perencanaan kebijakan dibidang pelatihan kerja, peningkatan produktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  2. Perumusan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan peningkatan produsktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluaswan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  4. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan  kerja dan peningkatan produsktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluaswan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  5. Pengarahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan  kerja dan peningkatan produsktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluaswan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan  kerja dan peningkatan produsktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluaswan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
  7. Pelaksanaan pengendalian urusan administrasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  8. Pembinaan, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  9. Penyampaian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  11. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara ertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas  sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
  12. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentua Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
  13. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP).
  14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

   

 




Drs. SOFIAN
Drs. SOFIAN